-
Apa tujuan dari kebijakan luar negeri Indonesia?
- Memperkuat kedaulatan negara
- Menjalin kerjasama internasional
- Mengembangkan ekonomi nasional
- Semua jawaban di atas benar
- Menjaga keamanan nasional
Jawaban: DKebijakan luar negeri Indonesia bertujuan untuk memperkuat kedaulatan negara, menjalin kerjasama internasional, dan mengembangkan ekonomi nasional. -
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang di Indonesia?
- Presiden
- DPR
- Mahkamah Agung
- Semua lembaga negara
- Rakyat
Jawaban: APresiden bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPR. -
Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?
- Kekuasaan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
- Penguasaan sumber daya alam oleh daerah
- Semua jawaban di atas benar
- Pemberdayaan masyarakat di daerah
Jawaban: AOtonomi daerah adalah kekuasaan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
Apa saja yang termasuk dalam hak konstitusi warga negara?
- Hak untuk bersuara
- Hak untuk mendapatkan pendidikan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- Semua jawaban di atas benar
- Hak untuk berorganisasi
Jawaban: DSemua jawaban di atas benar, karena hak konstitusi warga negara mencakup hak untuk bersuara, mendapatkan pendidikan, dan perlindungan hukum. -
Siapakah yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang?
- Mahkamah Agung
- DPR
- Presiden
- Semua lembaga negara
- Mahkamah Konstitusi
Jawaban: EMahkamah Agung dan DPR memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang serta mengevaluasi kebijakan pemerintah. -
Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat?
- Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin
- Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara
- Rakyat dapat menyampaikan pendapat
- Semua jawaban di atas benar
- Rakyat terlibat dalam pembuatan keputusan
Jawaban: DKedaulatan rakyat berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara dan berhak untuk memilih pemimpin serta menyampaikan pendapat. -
Siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar?
- MPR
- DPR
- Presiden
- Mahkamah Konstitusi
- Rakyat
Jawaban: AMPR memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar berdasarkan ketentuan yang berlaku. -
Apa yang dimaksud dengan negara hukum?
- Negara yang berdasarkan pada hukum
- Negara yang mengutamakan keadilan
- Negara yang tidak ada tindakan sewenang-wenang
- Semua jawaban di atas benar
- Negara yang menerapkan hukum secara adil
Jawaban: DNegara hukum adalah negara yang berdasarkan pada hukum, mengutamakan keadilan, dan tidak membenarkan tindakan sewenang-wenang. -
Apakah yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat?
- Proses pengambilan keputusan bersama
- Musyawarah yang menghasilkan keputusan yang disepakati bersama
- Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
- Proses musyawarah yang dilakukan oleh lembaga negara
- Musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait
Jawaban: BMusyawarah untuk mufakat adalah proses pengambilan keputusan bersama yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya suara terbanyak. -
Siapakah yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- Presiden
- DPR
- Mahkamah Agung
- DPR dan Presiden
- Hanya Mahkamah Agung
Jawaban: DDPR dan Presiden berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3, Bagian 4, Bagian 5, Bagian 6, Bagian 7, Bagian 8, Bagian 9, Bagian 10, Bagian 11, Bagian 12, Bagian 13, Bagian 14, Bagian 15
Komentar
Posting Komentar